Serentak Datangi Kantor PTUN, Partai Demokrat Serahkan Surat Permohonan Perlindungan Hukum dan Keadilan

BANDUNG, Realitapublik.com,-- Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Ir.Irfan Suryanagara didampingi Sekretaris H.Wawan Setiawan, Ketua  BPOKK H.Sugianto Nangolah  mendatangi kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung untuk menyerahkan surat Permohonan Perlindungan Hukum dan Keadilan, di jalan Diponegoro No 34 Bandung, Jum’at (12/11/2021).

Kadatangan rombongan pengurus DPD Partai Demokrat Jabar dan perwakilan DPC, serta anggota DPRD Jabar, dipimpin langsung Ketua DPD PD Jabar Ir. H.Irfan Suryanagara di PTUN Bandung diterima bagian penerima surat masuk PTUN Bandung.

Ketua DPD PD Jabar Irfan Suryanagara mengatakan, hari ini, Jum’at, 12 November 2021, seluruh pengurus DPD didampingi pengurus DPC  Partai Demokrat se-Indonesia secara serentak mendatangi kantor PTUN untuk menyerahkan surat Permohonan Perlindungan Hukum dan Keadilan, termasuk juga DPD Partai Demokrat Jawa Barat, hari ini juga mendatangi kantor PTUN Bandung.

Baca Juga: Perilakunya Dianggap Mencoreng Nama Kampung, Satu Keluarga di Bandung Diusir Warga

Adapun tujuan kita ini, untuk menyampaikan bahwa berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang telah menolak tuntutan Moeldoko CS atas Judicial Review AD/ART Partai Demokrat yang diajukan oleh Moeldoko CS melalui hukumnya Yusril Ihza Mahendra dengan keputusan memangkan  Partai Demokrat dibawah Kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sah.

Jadi surat yang disampaikan oleh DPD PD se-Indonesia termasuk juga di DPD PD Jabar kepada PTUN untuk menutup celah dari berbagai lini pihak Moeldoko CS. Karena apa yang telah diputuskan oleh MA sudah sangat tepat  dengan menolak permohonan Moeldoko CS dengan pengecaranya Yusril Ihza Mahendra, ujarnya.  

 “Keputusan MA yang memanangkan AHY atas  Judicial Review AD/ART Partai Demokrat yang digugut oleh Moeldoko CS dengan kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra, menandakan bahwa keadilan itu nyata. Maka kami tidak mau keadilan itu dimain-mainka’ tegas Irfan Suryanagara yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar ini.

Baca Juga: Hari Pahlawan 2021, Presiden Jokowi Anugerahkan 4 Tokoh Menjadi Pahlawan Nasional

Siapapun yang akan datang ke PTUN, pihak PTUN bisa berpedoman kapada keputusan MA dan PTUN juga bisa melihat realita yang nyata sebagai yusdiprodensinya.