REALITA PUBLIK,- Sebanyak 10 juta pelanggan PLN terancam adanya pemadaman listrik. Dampak ini terjadi berkaitan dengan menipisnya stok batu bara yang digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia.
Hal itu dibenarkan Menteri ESDM Arifin Tasrif setelah melakukan pemetaan terdapat 10 ribu Megawatt (MW) PLTU yang terancam padam akibat terbatasnya stok batu bara.
"Bayangin perhitungannya kalau batu bara nggak ada, bisa yang terancam ini 10 ribu MW, ini kerugiannya industri sama masyarakat bagaimana ini, kita nggak mau," ungkapnya usai melakukan sidak di Kantor Pusat PLN, Jakarta Selatan, Selasa (4/1/2022).
Baca Juga: Awal Tahun 2022 Disambut Dengan Harga Kebutuhan Bahan Pokok Melambung
Dijelaskan Menteri ESDM, wilayah yang berpotensi terancam pemadaman adalah Jawa, Madura dan Bali (Jamali). Karena, 10 ribu MW PLTU yang terancam itu sebagian besar dari PLTU Suralaya unit 1-7 dan PLTU Jawa-7.
"Itu adanya backbone, nasional. Tetapi kalau di peta tadi itu terutama PLTU Suralaya 1-7 dan PLTU Jawa-7, total 5,4 GW. Jadi yang krisis itu di Jamali kalau sampai terjadi," tuturnya.
Untuk mencegah terjadinya Backbone atau pemadaman dalam skala yang besar, lanjut Tasrif, pemerintah akhirnya mengambil keputusan untuk menyetop ekspor demi memenuhi kewajiban suplai batu bara dalam negeri atau domestic market obligation (DMO).
Baca Juga: BPJS Kesehatan Bantah Penghapusan Layanan Kelas Rawat Inap Bagi Peserta
Kata Menteri ESDM, pasokan tersebut dibutuhkan untuk pembangkit listrik milik PLN.
"Nah untuk itu memang kita mengambil keputusan kita blok ekspor batu bara menunggu sampai stabilnya pasokan untuk PLN. Sudah komitmen dari para pemasok untuk mengalokasikan kurang lebih 6,2-6,3 juta ton. Biasanya per bulan konsumsi PLN itu berkisar antar 10-11 juta ton, yang 6 juta ini tambahan untuk mengatasi krisis," tuturnya. (cuy/dbs)
Artikel Terkait
Menteri Desa PDTT Minta Bupati Bandung Bisa Entaskan Kemiskinan Dalam Waktu Dua Tahun
Menteri Nadiem Umumkan Peserta Lolos Seleksi ASN PPPK Guru 2021 Tahap 1, Ini Jumlahnya
Menteri Luhut dan Erick Thohir Dilaporkan ke KPK Terkait Terlibat Bisnis dan Pengaturan Harga PCR