• Selasa, 25 Januari 2022

Politikus Gerindra Tantang Menteri BKPM Beberkan Nama Pengusaha yang Minta Pemilu 2024 Ditunda

- Rabu, 12 Januari 2022 | 17:14 WIB
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. (Humas Kementrian Investasi)
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. (Humas Kementrian Investasi)

REALITA PUBLIK,- Terkait pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia yang menyebut para pengusaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda. Politikus Partai Gerindra, Kamrussamad meminta Menteri BKPM membeberkan daftar nama pengusaha yang dimaksud.

"Karena itu kita minta daftar nama-nama pengusaha yang minta Pemilu 2024 ditunda, agar bisa diperiksa kontribusinya terhadap pembangunan melalui sejarah pembayaran pajaknya," ucap Kamrussamad dikutip realitapublik.com dari CNNIndonesia.com, Rabu (12/1/2022).

Kementerian Investasi/BKPM, kata Kamrussamad, merupakan produk turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Baca Juga: Bicara Covid 19, Gatot Nurmantyo Sebut ada Penyelenggara Negara ambil Untung saat Pandemi

Dirinya mengkritik pernyataan Bahlil bahwa alasan rata-rata pengusaha ingin Pemilu 2024 tak lepas dari pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Bahkan, katanya, selama pandemi Covid-19 dunia usaha sudah mendapatkan berbagai insentif dari pemerintah.

"Dunia usaha saat pandemi telah diberikan berbagai insentif kebijakan mulai restrukturisasi pinjaman di perbankan selama empat Tahun sejak Maret 2020 sampai Maret 2023, hingga penjaminan kredit modal usaha sesuai PMK 72/2021," tutur Kamrussamad.

Sebelumnya, pada 9 Januari lalu, Bahlil menyampaikan, rata-rata para pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda.

Baca Juga: 10 Juta Pelanggan PLN Terancam Padam Listrik, Ini Penyebabnya

"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam acara rilis survei Indikator Politik Indonesia. (cuy/dbs).

Editor: Cuya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Tangkap Tangan Karena Korupsi

Jumat, 21 Januari 2022 | 08:54 WIB

Catatan Akhir Tahun Ketua KPK Menyongsong 2022

Jumat, 31 Desember 2021 | 16:52 WIB

Orkestrasi pemberantasan korupsi

Rabu, 29 Desember 2021 | 12:20 WIB
X