Firli Bahuri: Perang Terhadap Perilaku Korupsi Bagian dari Penegakan Kedaulatan Negara

REALITA PUBLIK,- Tanggal 1 Maret ditetapkan sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara oleh Presiden Jokowi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang hal itu sebagai langkah yang tepat.

Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, momentum ini bisa menjadi semangat baru untuk menggelorakan perang melawan kejahatan tindak korupsi. Karena praktik korupsi sebagai ancaman nyata terhadap penegakan kedaulatan negara.

"Komisi Pemberantasan Korupsi memandang langkah Presiden Jokowi sangat tepat, mengingat penegakan kedaulatan negara adalah hal utama. Yang sifatnya fundamental untuk senantiasa ditanam, dirawat dan dijaga oleh seluruh elemen bangsa dan Negara di Republik ini," ungkap Firli Bahuri di Jakarta, Rabu (2/3/2022).

Menurutnya, hal ini penting bagi segenap anak bangsa di negeri ini, untuk memandang lebih luas dan melihat lebih dalam. Agar dapat menempatkan posisi penegakan kedaulatan negara, ditengah situasi dan kondisi Global. Yang saat ini yang sangat rentan membuat bangsa-bangsa di dunia terfragmentasi.

Baca Juga: Sosok Ketua KPK Firli Bahuri di Mata Sahabatnya, Agus Suparman

"Tidak sedikit contoh negara-negara dunia yang terlibat konflik, terkait penegakan kedaulatan negaranya masing-masing. Di mana hampir sebagian besar memilih Perang sebagai cara untuk menyelesaikan konflik tersebut," kata Firli.

Dalam pandangan nya, Perang bukanlah cara bangsa yang beradab dalam menyelesaikan sebuah Konflik, mengingat peperangan hanya menyuguhkan teror terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Bagi pihak yang menang maupun yang kalah dalam peperangan.

"Sejatinya, peperangan adalah misi pembunuhan umat manusia," tukasnya.

Perlu diingat, lanjut Firli, perang adalah cara-cara primitif dan bar-bar dalam menyelesaikan konflik dimasa lalu. Yang seyogianya tidak lagi pantas diterapkan di zaman ini.

Baca Juga: Memperingati Harlah NU ke-96, Ketua KPK: Nahdlatul Ulama Menjadi Garda depan Pemberantasan Korupsi

Dialog Damai yang bisa di inisisasi organisasi dunia seperti PBB atau kedua belah pihak yang berkonflik. Adalah cara-cara beradab yang sepatutnya dilakukan untuk menyelesaikan konflik antar negara di masa kini.

Negara-negara dapat melihat serta mencontoh cara Indonesia, khususnya Presiden Jokowi. Dalam menyelesaikan konflik yang selalu mengedepankan langkah preventif. Dan persuasif. Dengan cara dialog, ketimbang cara-cara represif dalam menyelesaikan konflik didalam maupun luar negeri.

"Tidak dapat dipungkiri, beragam Suku Bangsa, Bahasa, Agama, Budaya serta kondisi geografis tanah air. Menyebabkan Indonesia tidak pernah terlepas dari yang namanya konfli," terangnya.

Baca Juga: Tanggapi Pelaporan ke KPK, Gibran Mengaku Elektabilitasnya Tetap Baik

"Syukur Alhamdulillah, negeri ini dapat menyelesaikan konflik tersebut. Bukan dengan jalan perang, namun dengan berdialog, saling bertukar pikiran dan memahami Budaya, Karakter serta Kultur Daerah Daerah setempat.