Bicara Ancaman Perusak Demokrasi, AHY Singgung Keberadaan Buzzer: Bisa Meruntuhkan Persatuan

REALITA PUBLIK,- Menatap Pemilu 2024, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY singgung keberadaan buzzer-buzzer yang bisa merusak pesta demokrasi di Indonesia.

Karena selain dapat merusak pesta demokrasi, keberadaan buzzer bisa mengancam dan meruntuhkan persatuan bangsa Indonesia.

"Jangan biarkan bangsa kita dihancurkan oleh perilaku buzzer-buzzer yang hanya ingin meruntuhkan persatuan di antara kita," kata AHY dalam keterangan tertulis, Rabu (3/8/2022).

Baca Juga: AHY Lantik Anton Sukkartono Sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jabar

Dirinya mengingatkan berbagai ancaman yang dapat merusak demokrasi Pemilu 2024 mendatang, yakni politik fitnah, hoaks, berita palsu, kampanye hitam dan politik uang serta politik identitas.

"Ancaman politik uang atau politik transaksional, sehingga semua pihak harus mengawal setiap tahapan pemilu 2024 agar tidak terjadi jual beli suara," katanya.

Jika politik uang terjadi, hanya mereka yang punya uang yang akhirnya bisa menguasai politik dan mengawaki negara ini.

Baca Juga: Legislator Demokrat Jabar, Zulkifli Chaniago: Hukum Seberat Beratnya Pelaku Kasus Asusila di Bandung

Sementara, bagi AHY, politik identitas sama berbahaya nya. Apalagi jika dieksploitasi secara berlebihan yang akan bisa menimbulkan perpecahan bangsa.

"Ini hanya akan menimbulkan perpecahan di antara kita dan sentimen itu akan diteruskan pada anak dan cucu," kata dia.

AHY mengajak lembaga penyelenggara pemilu dan seluruh masyarakat, khususnya generasi muda sebagai kelompok calon pemilih terbesar untuk mengembangkan literasi politik.

Baca Juga: Serentak Datangi Kantor PTUN, Partai Demokrat Serahkan Surat Permohonan Perlindungan Hukum dan Keadilan

Untuk itu, lanjutnya, diperlukan kualitas dan rasionalitas untuk memilih pemimpin paling tepat bagi rakyat Indonesia.

"Pada akhirnya, demokrasi tidak boleh dihitung hanya dari regularitas penyelenggaraan pemilu atau penyelenggaraan pemilu yang berkelanjutan, tetapi juga memerlukan kualitas dan rasionalitas para pemilih untuk menggunakan haknya memilih pemimpin yang paling tepat bagi rakyat," ungkapnya. (Cuy/dbs)