Membangun Ketahanan Pangan dengan Mengambangkan Kawasan Sentra Mandiri

BANDUNG, Realitapublik.com,-- Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi pensuplay kebutuhan pangan nasional. Hal ini karena potensi Jabar dalam memproduksi kebutuhan pangan sangat tinggi, baik berupa padi, jagung dan kedele.

Bahkan beberapa tahun terakhir ini provinsi Jabar sudah tidak menginpor beras dari luar negeri, bahkan menjadi daerah pensuplay kebutuhan pangan nasional.

Anggota Komisi II DPRD Jabar,H. Syamsul Bachri, SH, MBA mengatakan, selama pandemic covid-19 melanda dunia termasuk juga Indonesia, Alhamdulillah Indonesia tidak mengalami krisis pangan. Walaupun seluruh sector kehidupan terguncang akibat dampak covid-19.

Baca Juga: DPRD Jabar Setujui dan Kawal Anggaran Program Rutilahu Tahun 2023 Sebesar Rp.200 Milliar

Selama pandemi covid-19, para petani tetap melakukan produksi, walaupun dalam pendistribusian hasil pertanian tersendat, karena banyak pelaku UMKM dan kuliner mengalami penurunan permintaan konsumen.

Akibat turunnya permintaan, tentunya over supplay , sehingga beberapa harga komoditas pertanian mangalami penurunan harga bahkan anjlok. Dan agar para petani tidak merugi maka dilakukan pengurangan produksi, kata Syamsul saat dimintai tanggapan terkait ketersediaan pangan di Jabar, Jum’at (18/11/2022).

Ketersediaan stock produksi pertanian tentunya menjadi modal bagi bangsa Indonesia dalam mengatasi ketahanan pangan. Jadi disinilah pentingnya membuat ketersediaan pangan lokal.

Baca Juga: Masuk Tahap Lelang, DPRD Jabar Berharap TPPAS Legok Nangka Segera Beroperasi

Sebagai daerah pensuplay ketersediaan bahan pangan bagi Indonesia, terutama bahan pangan lokal secara langsung memberikan sumbangsih untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global.

“Kita di Komisi II DPRD Jabar, terus mendukung program inovasi guna menjaga dan memenuhi kebutuhan dan ketahanan pangan. Bahkan kita mendorong agar sector pertanian untuk dapat meningkatkan produksinya, sehingga kita dapat mewujudkan pangan yang berdaulat”, kata Politisi PDIP Jabar ini.

Anggota Legislator jabar dari Dapil Jabar XII (Kabupaten /kota Cirebon dan Kab Indramayu) ini menambahkan, ketahanan pangan bukan hanya menjadi prioritas tapi juga menjadi target kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dinyakini mampu merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan penguatan ketahanan pangan nasional.

Baca Juga: Sosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan, Syamsul Ajak Warga Sanca - Gantar Kab Indramayu Memahami Makna 4 Pilar

Dijelaskan Syamsul, bahwa dari sisi pembiayaan, ada program pemerintah pusat yang disiapkan untuk bisa diserap oleh masyarakat. Yaitu program Pemprov dan Pemkab/Pemkot yang menyediakan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat diakses oleh pelaku sektor pertanian dengan bunga yang sangat kecil yaitu hanya 3 persen yang digulirkan hingga akhir tahun 2022.

Selain itu, dalam memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP), telah diterbitkan kebijakan pembelian gabah atau beras petani oleh Perum BULOG hingga stok CBP mencapai 1,2 juta ton setara beras. Penugasan ini ditujukan untuk memperluas kapasitas Perum BULOG dalam menyerap produksi petani pada musim panen tahun 2022, sekaligus mencegah jatuhnya harga di tingkat petani.

Pemerintah juga melakukan diversifikasi pangan lokal dengan meningkatkan produksi jagung, sorgum, sagu, dan singkong melalui perluasan lahan dan pembukaan area baru dalam rangka peningkatan produksi sebagai alternatif bahan pangan impor.

Baca Juga: Evaluasi Program 2022, Komisi II Kunjungi Balai dan UPTD Perikanan dan Kelautan di Kab.Tasikmalaya