• Sabtu, 28 Mei 2022

Ketua Dewan Pendidikan Jabar Angkat Bicara, Polemik Sumbangan Orangtua Siswa Untuk Sekolah

- Kamis, 30 September 2021 | 21:22 WIB
Ketua Dewan Pendidikan Jabar saat diwawancarai awak media terkait Sumbangan Sekolah dari Orangtua Siswa (cuy/realitapublik)
Ketua Dewan Pendidikan Jabar saat diwawancarai awak media terkait Sumbangan Sekolah dari Orangtua Siswa (cuy/realitapublik)

REALITA PUBLIK,- Dewan Pendidikan Jawa Barat (DPJB) memahami kondisi sekolah yang ingin meningkatkan kualitas sekolah, SMA, SMK, SLB Negeri di Jabar. Namun tidak sedikit yang terkendala kurangnya pembiayaan oprasional sekolah. Walaupun Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Oprasional Pendidikan Daerah (BOPD) digulirkan ole pemerintah pusat dan provinsi.

Ketua Dewan Pendidikan Jawa Barat Prof. Amung Ma'mun mengungkapkan, pihaknya mendapatkan keluhan dari sekolah, bahwa ke dua bantuan tersebut, belum mencapai standar pemenuhan minimal.

Padahal, indikator penjaminan mutu pendidikan berawal dari biaya dan anggaran yang optimal.

"Kami Dewan Pendidikan paham sekali terkait biaya menjadi satu indikator penjaminan mutu pendidikan. Di satu sisi kami apresiasi dengan kebijakan pemerintah menurunkan BOS, apalagi Gubernur jabar mengeluarkan kebijakan BOPD, namun bantuan itu tidak mencukupi. Harus ada solusi, seperti pemberlakuan sumbangan pendidikan sekolah," terang Prof. Amung, kepada awak media, di Bandung, Kamis (30/9/2021).

Baca Juga: Kabar Ditemukan Klaster Covid 19 di PTM, Ini Jawaban Kadisdik Jabar

"Memang harus ada dialog antara Orang tua, komite dan sekolah, terkait sumbangan sekolah. Kami Dewan Pendidikan, siap, dilibatkan dalam dialog tersebut. Harus ada langkah baru yang dipikirkan secara seksama, persoalan ini jangan dibiarkan karena menyangkut mutu pendidikan Jabar," imbuhnya.

Prof. Amung yang juga Ketua Program Studi Magister dan Doktor Pendidikan Olahraga Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia menilai, sepanjang pemenuhan biaya melalui BOS dan BOPD belum mencapai standar pemenuhan, pola lainnya mesti diberi peluang. Tetapi harus responsible, seperti diperbolehkannya sumbangan pendidikan sekolah dan bekerjasama dengan pihak industri dalam pemanfaatan CSR.

"Tentunya harus ada kesepakatan dulu, dan lebih aman lagi bila regulasi diturunkan, agar ada pegangan. Jangan sampai masyarakat iklas memberikan sumbangan pendidikan sekolah, namun dinyatakan tidak boleh, karena dianggap pungli, ini tidak bagus," ungkapnya.

Dewan Pendidikan Jabar, baru-baru ini kata Prof. Amung, telah diminta pemikirannya oleh Kemendikbudristek, dalam hal penjaminan mutu pendidikan di Jabar dan solusi persoalan yang dihadapi sekolah. Di antaranya terkait memenuhi kebutuhan sekolah.

"Kemarin kami bertemu dengan Kemendibudristek, diminta untuk memberikan pemikiran. Tentunya kami apresiasi, kami beri masukan, contohnya di Karawang, industri di sana diminta menggelontorkan program CSR nya ke sekolah untuk penjaminan mutu pendidikan, karena kalau mengandalkan BOPD dan BOS tidak akan cukup untuk pemenuhan mutu di sekolah," jelas Prof. Amung.***

Halaman:

Editor: Cuya

Tags

Terkini

SMKN 9 Bandung Dinilai Sudah Siap Menjadi BLUD

Senin, 7 Februari 2022 | 17:46 WIB
X