Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung Soroti Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok yang Dikeluhkan Masyarakat

REALITA PUBLIK,-  Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung, Nunung Nurasiah, S.Pd., menyoroti soal kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat (Kepokmas) yang terjadi di Kota Bandung. Bahkan, komoditas beras mengalami kenaikan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah.

Hal itu Ia sampaikan saat menjadi narasumber OPSI di Radio PRFM Bandung, Rabu, (15/2/2023). Berdasarkan informasi yang didapatkannya, akhir-akhir ini masyarakat Kota Bandung khususnya ibu-ibu mengeluhkan kenaikan sejumlah kebutuhan pokok masyarakat di pasar.

"Pada akhir-akhir ini saya mendapatkan banyak laporan dari masyarakat terkait harga kebutuhan pokok. Yaitu beberapa komunitas mengalami kenaikan. Apalagi emak-emak yang tiap hari ke pasar dan ke warung untuk memenuhi kebutuhan pokok sangat terasa sekali," ujar Nunung.

Baca Juga: Bahas Raperda Penyusunan Propemperda, Pansus 6 DPRD Kota Bandung: Tatib Rapat Virtual Bakal Dihilangkan

"Waduh ayeuna mah nyayur kangkung ga cukup Rp10.000. Harga kangkung dua ikat itu Rp5.000 tapi bumbu-bumbu lainnya mahal. Apalagi masalah beras sedang ramai diperbincangkan sebab beras medium harganya diatas HET dan ini menjadi sorotan kita bersama," kata Nunung, menirukan.

Nunung Nurasiah pun mengapresiasi langkah cepat dari Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung yang menggelar operasi pasar di sejumlah titik. Hal ini pun diharapkan Nunung dapat meringankan beban masyarakat ketika ingin membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah.

"Saya apresiasi langkah dari Pemkot dalam hal ini Disdagin yang menggelar program operasi pasar. Mudah-mudahan ini bisa meringankan beban masyarakat," ujar Nunung.

Nunung pun berharap ke depan Pemerintah Kota Bandung dapat mengantisipasi kenaikan kebutuhan pokok masyarakat yang kerap terjadi menjelang momentum besar seperti bulan suci Ramadan, Idulfitri, Natal dan Tahun Baru, serta lainnya.

Baca Juga: Dukung Usulan Perda Pencegahan LGBTQ, Ampuhis Serahkan draf Naskah untuk Melengkapi Kajian Akademik Raperda

"Saya melihat sebetulnya pola (kenaikan Kepokmas) yang berulang tiap tahun ini seharusnya tidak terjadi kalau permasalahan bisa diantisipasi dengan baik. Misalnya salah satunya dengan menyuplai barang tertentu ke pasar sesuai dengan permintaan. Kemudian diperlukannya kehadiran pemerintah sebagai pengendali harga pasar supaya harga itu tidak naik secara ekstrim yang kemarin disarakan oleh masyarakat terkait dengan beras medium dan premium," katanya.

Oleh karena itu, Nunung menegaskan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung agar dapat mengantipasi kenaikan harga Kepokmas hingga kelangkaan yang kerap menghantui produk tertentu. Bahkan, Nunung pun berharap Pemerintah Kota Bandung dapat mengedukasi pedagang agar tidak menimbun kebutuhan pokok masyarakat disaat permintaan sedang tinggi.

Menurut Nunung, hukum ekonomi itu supply and demand. Jadi semakin besar kebutuhan atau permintaan akan mempengaruhi harga karena ketersediaan barang.Ada tiga kunci yang harus pemerintah lakukan, perlunya antisipasi sejak dini ketersediaan produk tertentu, karena ini sudah berulang dan kita sudah bisa prediksi untuk ke depannya.

Baca Juga: Bahas Draf Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah, Pansus 2 DPRD Kota Bandung Sampaikan Sejumlah Catatan

Kemudian, lanjutnya, ada pengaturan barang. Di sini harus ada intervensi barang terharap satuan harga barang komoditi tertentu, menjalankan fungsi pengawasan distribusi secara optimal karena masih saja terjadi oknum pedagang nakal yang memanfaatkan situasi ada penimbuinan barang dan dijual harga yang tinggi.

"Perlu ada ketegasan dalam menentukan sanksi kepada oknum pedagang menimbun kebutuhan pokok masyarakat," tegas Nunung.