Ini Alasan Ketua DPRD Kota Bandung Kenapa Harus Memperkuat Sinergitas dengan Forum RW

REALITA PUBLIK,- Ketua DPRD Kota Bandung H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., menaruh harapan besar sinergitas dan komunikasi antara DPRD bersama Forum RW semakin menguat.

“Kita apresiasi Forum RW dengan pola diplomatis yang terus terjalin dengan DPRD Kota Bandung ini akan membentuk pembangunan Kota Bandung lebih baik di masa mendatang,” tuturnya saat menghadiri Rapat Kerja Forum RW Kota Bandung di Grand Cipaku Hotel, Kota Bandung, Senin (20/2/2023).

Kegiatan Raker dihadiri Ketua Badan Pendiri Forum RW Kota Bandung, yang juga Anggota DPRD Kota Bandung Dr. Ir. H. Juniarso Ridwan, S.H., M.H., M.Si. Hadir pula Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Ketua Forum RW Kota Bandung Lily Maulana, dan Ketua Kadin Kota Bandung Iwa Gartiwa.

Tedy juga berkomitmen untuk terus mengawal kelanjutan produk hukum yang salah satunya menaungi keberadaan Forum RW Kota Bandung, seusai pencabutan Raperda LKK karena sudah melebihi batas masa satu tahun pembahasan.

“Kita akan terus tindaklanjuti oleh Bapemperda, selambat-lambatnya 40 hari kalender. Kalau bisa lebih cepat kenapa ditunda-tunda,” tuturnya.

Tedy menilai perlu ada aturan yang jelas dan kuat, salah satunya agar bisa meminimalisir potensi sengketa di tengah masyarakat.

“Warga seumur-umur hidup di tingkat RW. Makanya tentu kita tidak ingin ada masalah di tingkat RW. Inginnya guyub, akur, meski ada dinamika. Tetapi kalau sampai ke ranah pengadilan seharusnya bisa dihindari. Namanya juga rukun warga, fungsinya merukunkan warga,” katanya.

Kabar baiknya, kata Tedy, DPRD dan Pemkot Bandung telah melakukan kajian terkait asuransi keselamatan kerja dan kematian bagi ketua RT dan ketua RW. Kajian ini melibatkan akademisi.

“Sudah dianggarkan, walaupun untuk kematian dan keselamatan kerja. Itu political will DPRD dan Pemkot Bandung. APBD 2023 kami mendorong melakukan kajian untuk insentif LKK. Jadi tidak hanya RW dan RT saja, kita mengawal kajian insentif LKK idealnya seperti apa.

Kami secara political will di APBD 2023, kita akan terus upayakan dan menjadi payung ke depannya lebih mudah lagi,” ujarnya.

Terkait dengan isu keamanan, DPRD terus berkomunikasi dengan kepolisian. Untuk tingkat Jabar telah ada edaran bahwa setiap Polresta kembali menghidupkan patroli gabungan. Di Bandung ada Tim Prabu. Di tingkat warga, Tedy berharap diterapkan kembali tamu wajib lapor 2x24 jam.

“Meski terkesan sederhana, ini kontrol langsung dari warga agar kita harus selalu hati-hati," ungkapnya.

Terlebih lagi kita memasuki tahun politik, tidak satu tahun lagi. Kami berpesan agar kolaborasi menjadi kata kunci kita bersama. Potensi yang hadir di wilayah kita luar biasa. Tinggal dilakukan pembinaan agar komponen masyarakat. Perda TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/CSR) juga disosialisasikan kembali untuk bisa mendorong peningkatan pemberdayaan masyarakat,” tutur Tedy.

Ketua Badan Pendiri Forum RW Kota Bandung, yang juga Anggota DPRD Kota Bandung Dr. Ir. H. Juniarso Ridwan, S.H., M.H., M.Si., menyepakati bahwa legal standing Forum RW Kota Bandung harus segera disempurnakan.

Selama ini yang dialami di lapangan berkaitan dengan keberadaan RW di daerah, selain penguatan payung hukum perlu pula perwal berkaitan dengan kelembagaan di tingkat RW.