Maklumi Reaktivasi TPA Cicabe, Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung Minta Pemkot Perhatikan Warga Sekitar TPA

REALITA PUBLIK,- Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung, Sandi Muharam, S.E., memaklumi langkah yang dilakukan oleh Pemkot Bandung yang mereaktivasi TPA Cicabe. Hal ini terkait darurat sampah yang kembali menghantui warga Kota Bandung.

Akhir-akhir ini masyarakat mengeluhkan terkait permasalahan tumpukan sampah di tempat penampungan sementara (TPS) di Kota Bandung. Hal ini membuat Pemerintah Kota Bandung mereaktivasi kembali tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Cicabe, Kelurahan Jatihandap, Kecamatan Mandalajati.

Sandi menilai, hal ini dilakukan agar tidak ada lagi tumpukan sampah yang ada di setiap TPS di Kota Bandung yang notabene berada di sekitar lingkungan masyarakat.

"Kami dari komisi C DPRD Kota Bandung memaklumi reaktivasi TPA Cicabe agar tumpukan sampah yang ada di TPS dapat dikurangi," kata Sandi, saat menjadi narasumber talkshow OPSI, di Radio PRFM Bandung, Kamis, (4/5/2023).

Namun, Sandi pun menyoroti pola komunikasi yang dilakukan oleh Pemkot Bandung kepada warga sekitar TPA Cicabe yang sempat melakukan penolakan. Ia pun berharap ke depan pola komunikasi yang dilakukan oleh Pemkot Bandung dapat diperbaiki. Terlebih, kondisi kedaruratan penumpukan sampah ini sudah diprediksi jauh-jauh hari.

"Kalau disosialisikan dari awal pasti akan lebih baik warga sekitar Cicabe pun tidak kaget. Apalagi ini sudah diprediksi sejak awal jadi semoga kedepan hal-hal seperti ini dapat dikomunikasi dengan baik oleh Pemkot kepada masyarakat Cicabe," ujar Sandi.

Sandi pun berharap kedepan Pemerintah Kota Bandung dapat meningkatkan kesadaran semua pihak dalam pengelolaan sampah mandiri. Tidak hanya berharap pada TPA Sarimukti atau kedepan TPA Legok Nangka, Sandi menilai pengelolaan sampah dari hulu sangatlah penting. Untuk itu, gerakan Kang Pisman (Kurang, Pisahkan, dan Manfaatkan) yang digagas oleh Wali Kota Bandung, Almarhum Oded M Danial perlu digelorakan kembali.

"Pengelolaan sampah itu anggarannya besar sekali miliiaran tapi edukasi Kang Pisman hanya dianggarkan sekira Rp600 juta. Padahal kita sangat berharap kita bisa mandiri dalam pengelolaan sampah karena kalau tidak mandiri ketika ada kendala dari pihak pengelola seperti kasus hari ini. Kita tidak bisa berbuat banyak," ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Sandi, gerakan pemisahan sampah dari hulu sangatlah penting walaupun perlu waktu edukasi hingga anggaran yang cukup. Sekarang ayo mulai dari Pemkot menyediakan tempat pemisahan sampah di beberapa titik sebagai role model di kewilayahan.

"Perlu juga pengawas khususnya di tingkat RW dan mungkin DLH Kota Bandung perlu menampatkan pengawas pekerja harian lepas (PHL) untuk membantu dalam pengawasan. Tapi saya nilai kinerja DLH Kota Bandung sudah bagus namun ini perlu usaha yang lebih kuat lagi untuk mengedukasi masyarakat mulai dari hulu," pungkas Sandi.* (Sidiq)