Tahun 2022 IPM Jabar Meningkat, Nilai Tukar Petani ((NTP) Berada di Urutan ke 30 se-Indonesia

BANDUNG, Realitapublik.com,--  Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui berbagai program inovasi dan kolaborasi berhasil mendongkrak Indek Pembangunan Manusia (IMP) dari 72,45 poin pada tahun 2021 menjadi 73,12 poin pada tahun 2022.  Namun, kenaikan IPM belum sejalan dengan peningkatan nilai tukar petani (NTP).

Sebagai lumbung pangan nasional, provinsi Jawa Barat menempati urutan ke 30 dari 34 provinsi se-Indonesia. Hal ini menandakan bahwa pemerintah provinsi Jabar masih sangat kurang dalam mendukung sector ketahanan pangan.

Anggota DPRD Jabar, H. Syamsul Bachri, SH, MBA dari Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi atas ratusan  penghargaan yang diterima oleh Pemprov Jabar. Bahkan beberapa  target pembagunan terlampaui, hal ini tentunya tidak terlepas dari berbagai Inovasi dan kolaborasi  pembagunan. Namun, semua capaian tersebut belum semua mampu mewujudkan visi dan misi Jawa Barat. Yakni Jawa Barat Juara Lahir dan Batin.

Baca Juga: Sekwan DPRD Jawa Barat: Dewan Dipastikan Kawal Proses Tindak Lanjut LHP LKPD 2022

Namun, dibalik keberhasilan  tersebut, ternyata masih bayak indicator yang membuat Jabar masih tertinggal dari provinsi lain, salah satunya dibidang ketahanan pangan, jabar berada di urutan ke 30 dibandingkan provinsi lain. Padahal Jabar  memiliki sumber daya alam yang luar biasa.

Hal ini dikatakan Syamsul Bachri ketika dimintai tanggapannya terkait rekomendasi Pansus I DPRD Jabar atas hasil kajian dan pendalaman LKPJ Gubernur Jabar 2022, Rabu (17/5/2023).

Dikatakannya, dalam berbagai kesempatan, Komisi II yang membidangi sector Perekonomian saat rapat dengan mitra komisi, kita di Komisi II terus mendorong agar anggaran sector perekonomian setiap penyusunan anggaran kiranya dapat tambahan alokasi anggaran. 

Baca Juga: Pansus I DPRD Jabar Bahas LKPJ Gubernur TA 2022 ke Bappenas

Namun, walaupun antara Komisi II dan OPD mitra sudah ada kesepakatan, tetapi ketika dibahas di Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jabar, anggaran usulan untuk sector perekonomian tersebut dipenggal. 

Nah, disini kelihatan, bahwa Good will pemprov Jabar untuk mendorong sector perekonomian masih jadi dari harapan, jadi sangat wajar kalau  nilai tukar petani (NTK) Jabar berada di urutan ke 30 dari 34 provinsi se Indonesia, tegas Politisi PDIP Jabar ini.

Lebih lanjut Anggota Legislatif dari Dapil Jabar XII (Kab/kota Cirebon-Kab Indramayu) ini mengatakan, cukup wajar Pansus I mrekeomendasikan agar dilakukan evaluasi secara komprehensif terhadap perangkat daerah bidang perekonomian, baik secara structural maupun fungsional karena target yang ditetapkan belum tercapai.

Komisi II juga mendorong agar dilakuka pembinaan kepada masyarakat agar ketahanan da kemandirian pangan di Jabar tetap terjaga. Namun, yang paling penting itu, menaikan sector  pertanian dan rumpunya hingga 5% dari ABD setiap tahunnya, tandasnya. (Adip/ahw/yad).