• Sabtu, 28 Mei 2022

Meski Pelanggaran Prokes Terus Menurun, Satpol kota Bandung Terus Lakukan Pengawasan

- Rabu, 6 Oktober 2021 | 10:09 WIB
Kabid PPHD Satpol PP Kota Bandung, Idris Kuswandi dalam Bandung Menjawab (Humas Pemkot Bandung)
Kabid PPHD Satpol PP Kota Bandung, Idris Kuswandi dalam Bandung Menjawab (Humas Pemkot Bandung)

BANDUNG, Realitapublik.com,-- Pemerintah Kota Bandung melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan terus melakukan pengawasan penerapan Protokol Kesehatan 5 M kepada masyarakat, meskipun angka pelanggaran prokes terus menurun. Hal ini, penting agar kasus pendemi terus berkurang.

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung, Idris Kuswandi, dalam beberapa minggu belakangan ini, tingkat pemahaman dan beradaptasi masyarakat terhadap penerapan Prokes 5M semakin baik, sehingga pelanggaran terhadap Prokes semakin turun.

Berdasarkan hasil pngawasan dan evaluasi lapangan masyarakat sudah memahami 5M. Sehingga pelanggaran perorangan menurun. Namun untuk badan usaha atau perusahaan masih banyak terjadi pelanggaran, kata Idris Kuswandi dalam acara Bandung Menjawab di Auditorium Rosada, Balai Kota Bandung, Selasa, (05/10/2021).

"Data satu bulan terakhir untuk pelanggaran perorangan, 586 orang dilakukan teguran lisan. Sedangkan Pelaku usaha atau badan hukum 17 teguran lisan, penahanan KTP 44 kasus, denda yustisi 34 kasus, jadi sebanyak 95 kasus," katanya.

Baca Juga: Pemkot Bandung Dan PT. LEN Berkolaborasi Salurkan Sembako ke 30 Panti Sosial

Untuk denda yustisi yang dibawa ke Sidang Tipiring On the Street, Satpol PP Kota Bandung menggelarnya di 4 lokasi, yakni MIM, Cihampelas Walk, Dukomsel Dago, dan Hotel El Cavana Paskal.

Hingga September ini, Satpol PP menindak denda administratif sebesar Rp130.150.000, untuk non protkes Rp.21juta. "Jadi yang masuk ke kas daerah Rp151 juta," ucap Idris.

Ia mengaku, saat ini Satpol PP terus melakukan pengawasan dan implementasi Perwal di lapangan. Termasuk sosialisasi memberikan pemahaman dan imbauan ke tempat-tempat tertentu.

Hal itu karena masih ditemukan perbedaan persepsi terkait aturan dalam Perwal, seperti cafe Resto yang melanggar jam operasional harus tutup pukul 22.00 WIB karena berpikir waktu tersebut merupakan "last order".

Halaman:

Editor: Husein Widjaya

Sumber: humas bandung

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X