• Rabu, 26 Januari 2022

Pasca Banjir, Warga Sukajaya Bogor Dambakan Hunian Tetap

- Sabtu, 4 Desember 2021 | 08:15 WIB
Waikl Ketua DPRD Jabar H. Achmad Ru'yat serap Aspirasi warga Sukajaya Bogor, dambakan hunian tetap (realita publik)
Waikl Ketua DPRD Jabar H. Achmad Ru'yat serap Aspirasi warga Sukajaya Bogor, dambakan hunian tetap (realita publik)

REALITA PUBLIK,- Masyarakat Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor inginkan hunian tetap (Huntap) yang merupakan bagian penanganan pasca bencana alam banjir bandang dan longsor di kecamatan tersebut.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat H. Achmad Ru'yat menggelar kegiatan Reses I Tahun Sidang 2021-2022, yang bertempat di Yayasan Insan Madani, Kecamatan Sukajaya. Jum'at, (3/12/2021).

Achmad Ru’yat menyampaikan, reses kali ini bagian dari tindak lanjut usulan masyarakat pasca bencana alam di Kecamatan Sukajaya, dan masyarakat Sukajaya masih membutuhkan hunian tetap.

Baca Juga: Program Rutilahu Masih Menjadi Aspirasi Prioritas Masyarakat

Menurutnya, pembangunan pasca bencana alam di Sukajaya yang sedang dilakukan salah satunya adalah infrastruktur jalan, senilai 50 Milyar yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat pelaksanaan tahun 2021.

“Meski diputuskan di Provinsi, harus berdasarkan usulan dari Musrembang Kecamatan dan Bupati Bogor juga harus mengetahui, persoalan ini harus disampaikan bahwa di Sukajaya masih ada yang membutuhkan hunian tetap, bahwa yang tadinya warga Sukajaya harus tetap tinggal di Sukajaya,” terangnya.

Lebih lanjut Ru’yat mengatakan, selain recovery bencana alam, aspirasi terlontar dari guru honorer yang sudah mengabdi selama 15 tahun juga mengeluhkan tidak ada formasi PPPK bagi guru di SMPN Satuatap 01 Sukajaya.

Baca Juga: Anggota DPRD Jabar Syamsul Bachri Prihatin Tingkat Vaksinasi di Kabupaten Indramayu di Bawah 50 Persen

Sementara itu, Guru Honorer Iis Tisnayati merupakan guru di SMP Negeri Satu Atap 01 Sukajaya berharap semua usulan dari masyarakat dalam reses wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat bisa didorong agar segera bisa direalisasikan.

“Kabupaten Bogor mendapatkan kuota formasi PPPK, tapi kami guru honorer di SMPN Satu Atap seperti dianak tirikan, formasi PPPK itu kami tidak menerima sedangkan di kabupaten lain banyak, padahal kebijakan kuota untuk sekolah dari kabupaten,” pungkasnya

Halaman:

Editor: Cuya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X