• Rabu, 26 Januari 2022

Pusat Distribusi Jabar Bisa Menjadi Solusi Atasi Kenaikan Harga Bahan Pokok Jelang Natal

- Selasa, 7 Desember 2021 | 02:54 WIB
Masyarakat terlihat membeli kebutuhan bahan pokok di pasar Tanjung Beringin, Jumat (30/4/2021). (Foto: Putra/JabarNews).
Masyarakat terlihat membeli kebutuhan bahan pokok di pasar Tanjung Beringin, Jumat (30/4/2021). (Foto: Putra/JabarNews).

REALITA PUBLIK,- Menanggulangi kenaikan harga bahan pokok yang terjadi setiap menjelang perayaan hari besar keagamaan, Jawa Barat telah memiliki Perda No 1 tahun 2020 tentang pusat Distribusi Jawa Barat. 

Keberadaan Pusat Distribusi Provinsi Jabar harus menjadi solusi dalam mengatasi gejolak harga komoditas kebutuhan pokok yang sering terjadi di tengah masyarakat.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Jabar, H.Syamsul Bachri, SH, MBA. Saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (06/12/2021).

Sejak diterbitkannya Perda Provinsi Jabar No.1 tahun 2020 tentang Pusat Distribusi Provinsi, mulai dibangun beberapa Pusat Distribusi Jabar di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Baca Juga: Janji ke Warga Subang, Ketua DPRD Jabar: Bantuan Tahun Depan Lebih Optimal

Menurutnya, selama ini terjadinya kenaikan harga kebutuhan sembako terutama memasuki bulan suci Ramadhan dan Natal, disebabkan beberapa faktor.

"Di antara nya kurang lancarnya distribusi kebutuhan bahan pokok, adanya permainan yang dilakukan oleh para agen dan sub agen. Dan meningkatnya permintaan masyarakat akan kebutuhan sembako," kata Syamsul Bachri

Kehadiran Perda tentang Pusat Distribusi Jabar ini, diharapkan tidak akan terjadi lagi keterlambatan akan distribusi kebutuhan sembako, serta dapat menekan harga sehingga mampu memenuhi kebutuhan sembako bagi masyarakat.

Baca Juga: Persoalan Banjir Sering Terjadi di Garut Jadi Perhatian Wakil Ketua DPRD Jabar

Pasal 5, Perda No 1 tahun 2020, disebutkan bahwa Pusat Distribusi memiliki tiga fungsi yaitu sebagai Distribusi; Stabilisasi dan Kontribusi.  

Fungsi distribusi terdiri dari dua fungsi yaitu Distribusi Utama dan Khusus. Sebagai distribusi utama yaitu melakukan pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok, dengan volume yang cukup, kualitas baik, dan harga yang stabil.

Sedangkan sebagai Distribusi khusus yaitu fungsi penyangga yang bertugas sebagai penyangga dan agen kegiatan perdagangan, untuk mendorong terciptanya pemerataan berusaha, meningkatkan pendapatan para Pedagang Pasar dan pelaku UMKM. 

Dan fungsi tanggap darurat, adalah tugas khusus dalam rangka melakukan stabilisasi barang kebutuhan pokok ke wilayah dan/atau keadaan mendesak dan darurat, yaitu daerah bencana dan daerah huru hara, dengan tujuan melakukan pemulihan situasi dan kondisi seperti semula.

Baca Juga: Serap Aspirasi Warga Girimekar Bandung, Nia Purwakania: Kesulitan Air Bersih Hingga Potensi Ekonomi

Sementara sebagai fungsi Stabilisasi  yaitu berupa pemenuhan kebutuhan pasokan dan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok.

Selanjutnya sebagai  fungsi Kontribusi yaitu untuk meningkatkan pelayanan umum di bidang Perdagangan;  Menjaga stabilitas sosial ekonomi melalui fungsi distribusi dan stabilisasi guna terwujudnya ketahanan, kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan umum; dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Jadi dalam Perda No 1 tahun 2020 tersebut, sudah cukup jelas fungsi dari Pusat Distribusi sebagai Distribusi; Stabilisasi dan Kontribusi. Untuk Komisi III DPRD Jabar akan terus mendorong Pemprov Jabar untuk dapat membuat Pusat Distribusi Jabar di beberapa daerah. 

"Hal ini penting untuk menjaga ketersedian komoditas kebutuhan bahan pokok," tutur politisi PDIP Jabar dari Dapil Jabar XII (Kab/kota Cirebon-Kab Indramayu) ini.

Baca Juga: Anggota DPRD Jabar Syamsul Bachri Prihatin Tingkat Vaksinasi di Kabupaten Indramayu di Bawah 50 Persen

Belakangan ini, Komisi II DPRD Jabar berkunjung ke Pusat Distribusi Jabar di Purwakarta, yang menjadi tempat penampungan bahan pokok pangan dari petani atau masyarakat dari sekitar Purwakarta, Karawang, dan Bekasi.

Pusat Distribusi Jabar di Purwakarta tersebut, kalau berhasil akan kita jadikan percontohan bagi pembangunan yang serupa di wilayah lainnya. 

“Kita dorong agar proses dari kegiatan perdagangannya tidak harus menunggu proses pembuatan gudang full seratus persen kalau satu titik sudah ada harus sudah bisa berjalan," tuturnya.

Baca Juga: Program Rutilahu Masih Menjadi Aspirasi Prioritas Masyarakat

"Jadi berjalannya berkembang sesuai kondisi. Ini bisa menjadi cikal bakal untuk yang lainnya," ungkapnya. 

Syamsul berharap, proses realisasi pusat distribusi dapat segera dilakukan karena selain dapat mengendalikan harga dan ketersediaan bahan pokok, juga akan menjadi sarana bermitra antara petani, pelaku UMKM  dan masyarakat, tandasnya. (cuy)

Editor: Cuya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X