REALITA PUBLIK - Sambangi warga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat KH. Drs. Tetep Abdulatip serap aspirasi dan paparkan kewenangan Pemerintah Provinsi terhadap pembangunan di wilayah tersebut.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan XV ( Kota & Kabupaten Tasikmalaya ) ini mendapatkan banyak aspirasi dari masyarakat di bidang pembangunan infrastruktur, pertanian, hingga kesra.
Terkait aspirasi warga dalam hal pembangunan dan perbaikan infrastruktur, Tetep melihat keluhan yang disampaikan warga kali ini banyak merupakan kewenangan Pemda setempat, seperti jalan lingkungan dan jalan desa dan kecamatan.
"Khususnya untuk pembangunan perbaikan jalan banyak yang bukan kewenangan kita (Provinsi) seperti jalan lingkungan, jalan desa, dan jalan kecamatan," ucapnya usai melaksanakan reses di Gor Sindangpalay, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, Jum'at (03/12/2021) lalu.
"Maka dari itu kami menyarankan pengusulannya harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik itu Kabupaten atau Kota," imbuhnya.
Untuk aspirasi terkait pemberdayaan petani, Tetep menyebut saat ini memang agak berat di tengah pandemi Covid-19. Namun jika Pemprov bisa membackup dengan anggaran yang memadai dapat menciptakan ketahan pangan, khususnya di wilayah Jawa Barat.
Baca Juga: Dua Murid Tak Bisa Ujian Karena Tunggak Iuran, Ini Tanggapan Anggota Dewan Jabar
"Untuk pemberdayaan petani sesungguhnya agak berat anggaranya, tentunya ditengah pandemi covid," ucapnya.
"Jika kita ingin memback up petani dengan bantuan yang memadai, sesungguhnya kita akan mampu menciptakan ketahanan pangan di Jawa Barat, dan tentunya petani ini membutuhkan sentuhan anggaran agar menjadi bukti bahwa Pemerintah hadir ditengah pandemi ini," ungkap Tetep.
Tetep juga menjelaskan bahwa pada saat ini jumlah unit dan anggaran untuk program RUTILAHU ( Rumah Tidak Layak Huni ) masih kurang dan perlu ditambahkan menjadi 25jt per unit. "Melihat realitas di lapangan sendiri, ada beberapa masyarakat yang tidak bisa memberikan swadaya."ucapnya.
Baca Juga: Janji ke Warga Subang, Ketua DPRD Jabar: Bantuan Tahun Depan Lebih Optimal
"Bantuan Pemerintah itu murni itu saja, tidak bisa menambah lagi, namun ada juga beberapa masyarakat yang bisa memberikan swadaya sesuai dengan kemampuan masing - masing," lanjutnya.
"Jadi saya kira perlu adanya penambahan unit dan anggaran sekitar 25 jt, agar kedepannya masyarakat bisa menyelesaikan tidak swadaya lagi," tandasnya.
Dari aspirasi yang diterimanya dalam kegiatan Reses I Masa Sidang 2021 - 2022, dirinya akan menindaklanjuti semua aspirasi yang sudah ditampung dengan memasukan kepada laporan reses, dan kita perjuangkan sesuai dengan usulan yang ada dan juga bisa diakomodir oleh APBD Provinsi Jawa Barat. (cuy/dbs)
