DPRD Ingatkan Pemprov Jabar Agar Berhati-hati Melakukan Ekspansi BUMD MUJ

BANDUNG, Realitapublik.com,-- Pada prinsipnya DPRD Jawa Barat akan mendukung langkah pemerintah provinsi Jawa Barat dalam mengembangkan usaha bisnis yang dimiliki oleh BUMD milik Provinsi Jabar untuk dapat menghasilkan pendapatan daerah.

Namun, demikian, kata anggota Pansus VIII DPRD Jabar, H.Syamsul Bachri, SH, MBA dalam mengembangkan bisnis usaha BUMD harus benar-banar dikaji dan diperhitungkan untung ruginya.

“DPRD Jabar akan mendukung kegiatan pengembangan usaha BUMD Milik Pemprov Jabar, namun harus berhat-hati, terutama dalam melakukan pengembangan / ekspansi bisnis Migas Hulu Jabar (MUJ). Apalagi ketika usahanya belum jelas”.

Baca Juga: Syamsul Bachri Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan Bagi Warga Kecamatan Lekea -Indramayu

Demikian dikatakan Syamsul Bachriketika diminta tanggapnnya terkait wacana Pemprov Jabar untuk melakukan ekspansi bisnis BUMD PT.MUJ, Sabtu (22/01/2022).

Politisi PDIP Jabar ini mengatakan, dua minggu yang lalu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyampaikan pengantar rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perubahan kedua atas Perda Provinsi Jabar nomor 14 tahun 2013 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah bidang minyak dan gas bumi lingkup kegiatan usaha hulu.

Menindak lanjuti usulan Raperda Gubernur Jabar tersebut, maka dibentuklah Pansus VIII DPRD Jabar yang ditugasi untuk menggodok dan menyusun Raperda BUMD PT.MUJ, ujarnya.

Baca Juga: Miliki Potensi EBT Berlimpah, Pansus VIII Konsultasi ke Kementerian ESDM

Dikatakan, sebenarnya BUMD MUJ sudah berjalan cukup baik dan telah memberikan deviden bagi PAD Jabar. Namun, kerena akan dikembangkan ke lingkup usaha hulu (ekspansi), maka diperlukan payung hokum yaitu Perda.