Kualitas Infrastruktur dan Pendidikan Sekolah di Bandung Harus Merata

- Minggu, 10 April 2022 | 22:37 WIB
Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, H. Achmad Nugraha, D.H., S.H., dalam talk show Obrolan Plus Solusi (OPSi) PRFm bertajuk "Problematika Sektor Pendidikan di Kota Bandung," di PRFm, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Sabtu (9/4/2022).  (Humpro/cuy)
Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, H. Achmad Nugraha, D.H., S.H., dalam talk show Obrolan Plus Solusi (OPSi) PRFm bertajuk "Problematika Sektor Pendidikan di Kota Bandung," di PRFm, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Sabtu (9/4/2022). (Humpro/cuy)



REALITA PUBLIK, -- Banyak sekolah berkualitas di Kota Bandung, mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA. Untuk itu diperlukan kajian dan analisa terkait kualitas sekolah-sekolah yang ada di Kota Bandung.

Hal itu disampaikam Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, H. Achmad Nugraha, D.H., S.H., saat Talk Show Obrolan Plus Solusi (OPSi) PRFm bertajuk "Problematika Sektor Pendidikan di Kota Bandung," di Kantor PRFm, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Sabtu (9/4/2022).

Pihaknya meminta kepada Plt. Wali Kota Bandung melalui dinas terkait untuk melakukan kajian dan analisa terkait kualitas sekolah-sekolah yang ada di Kota Bandung.

"Jadi tidak ada sekolah yang favorit, karena sekolah-sekolah di Kota Bandung, semua berkualitas," katanya.

Baca Juga: Kualitas dan Pemerataan Pendidikan jadi Permasalahan yang Disoroti DPRD Kota Bandung

Menurut Achmad, dinamika sektor pendidikan yang terjadi di Kota Bandung masih terjadi seputar proses Penerima Peserta Didik Baru (PPDB).

Sering adanya berbagai upaya yang tidak sesuai, dalam rangka bisa masuk ke sekolah yang diinginkan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pendidikan diharapkan dapat melakukan pemerataan infrastruktur dan kualitas pendidikan. Terlebih dengan diberlakukannya sistem zonasi dalam proses PPDB.

"Jadi infrastrukturnya harus siap dan kualitas pendidikannya merata, karena masih ada wilayah yang blank spot," ucapnya.

Baca Juga: Disdik Jabar Gandeng Telkomsel, Tingkatkan Ekosistem Digital Unggul di Sektor Pendidikan

Selain itu, ia menyoroti terkait kewenangan pemerintah daerah yang hanya dibatasi pada jenjang SD dan SMP, sementara SMA dan SMK berada di kewenangan pemerintah provinsi.

Melihat hal tersebut, pemerintah provinsi dinilai akan kesulitan dalam mengawasi dan memonitor SMA maupun SMK di Jawa Barat, yang jumlah mencapai ratusan bahkan ribuan.

"Seharusnya ini kewenangan pemerintah daerah, yang lebih dekat, sehingga pengawasan dan monitoring dapat berjalan dengan baik," ujarnya. *(Rio)

Editor: Cuya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Tedy Rusmawan Ajak Warga Manfaatkan Forum Musrenbang

Senin, 6 Februari 2023 | 14:31 WIB

Bapemperda Minta OPD Matangkan 4 Usulan Raperda

Rabu, 25 Januari 2023 | 14:26 WIB

KPU Kota Bandung Lantik 453 Orang PPS

Rabu, 25 Januari 2023 | 10:26 WIB

Komisi B DPRD Sambut Kunjungan HMI Kota Bandung

Selasa, 24 Januari 2023 | 18:05 WIB
X