• Selasa, 28 Juni 2022

Bahas Raperda Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Heri Hermawan: Sanksi harus Kedepankan Keadilan

- Sabtu, 14 Mei 2022 | 10:42 WIB
Panitia Khusus 5 DPRD Kota Bandung melaksanakan Rapat Kerja terkait Raperda Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Corona Virus Disease 2019, yang dilaksanakan di Gedung DPRD, Rabu (11/5/2022). Jaja/Humpro DPRD Kota Bandung
Panitia Khusus 5 DPRD Kota Bandung melaksanakan Rapat Kerja terkait Raperda Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Corona Virus Disease 2019, yang dilaksanakan di Gedung DPRD, Rabu (11/5/2022). Jaja/Humpro DPRD Kota Bandung

REALITA PUBLIK,- Anggota Pansus 5 DPRD Kota Bandung, Drs. Heri Hermawan menyampaikan, penerapan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran aturan pengendalian penyakit menular harus mengedepankan aspek keadilan namun memberikan efek jera.

"Sanksi diberikan harus juga mengedepakan aspek keadilan. Jangan sampai kita menentukan besaran nominal namun tidak memperhatikan aspek keadilannya," ujarnya.

Hal itu disampaikan Heri Hermawan dalam Rapat Kerja Pansus 5 DPRD Kota Bandung terkait Raperda Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Corona Virus Disease 2019, di Gedung DPRD, Rabu (11/5/2022).

Rapat ini dipimpin langsung oleh H. Agus Andi Setyawan, S.Pd., dan dihadiri oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung dan Bagian Hukum Setda Kota Bandung.

Baca Juga: Alun Alun Kota Bandung Penuh Sampah, Ketua DPRD Minta Perda Diterapkan

"Kriteria individu pelanggar yang menentukan besaran nominalnya ini, jadi kami mohon untuk dijelaskan secara terperinci penerapan sanksi ini," kata Heri.

Senada dengan Heri Hermawan, drg. Susi Sulastri mengatakan bahwa efek jera tersebut harus membawa dampak yang signifikan terhadap kedisiplinan masyarakat di Kota Bandung.

"Jangan sampai sanksi yang diberikan hanya sekadar gugur tugas sebagai pelanggar. Sehingga karena dirasa sanksi yang dirasa ringan membuat pelanggar aturan ini menjadi menganggap enteng. Ini harus kita sosialisasikan dengan baik dan luas, baik kepada individu maupun kelompok," ujar Susi.

Di akhir rapat, Ketua Pansus 5, H. Agus Andi Setyawan, S.Pd., menjelaskan perkembangan Pansus 5 yang sudah dalam tahap siap untuk membawa raperda ke rapat paripurna.

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Minta Polisi Tindak Tegas Pelaku Begal

"Finalisasi Raperda ini harus segera melaksanakan Focus Group Discussion dengan draf lengkap dan bisa diparipurna dan disahkan untuk bisa diterapkan secepatnya," kata Agus. (Cuy/Tofan)

Editor: Cuya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kajian Tematik 'Hidupku Jariyahku'

Senin, 27 Juni 2022 | 13:52 WIB

Menanti Kiprah ICMI Kota Bandung

Senin, 20 Juni 2022 | 20:08 WIB

Vaksin PMK Diutamakan untuk Sapi Berumur Panjang

Jumat, 17 Juni 2022 | 14:56 WIB
X