• Minggu, 2 Oktober 2022

Dewan Kota Bandung Siap Perjuangkan Aspirasi Serikat Buruh

- Senin, 19 September 2022 | 19:02 WIB
Ketua DPRD Kota Bandung H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., dan Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Iwan Hermawan, S.E.Ak., menerima audiensi Forum Komunikasi Serikat Pekerja dan Buruh Kota Bandung, di Auditorium DPRD Kota Bandung, Kemarin ini.  (Dani/Humpro DPRD Kota Bandung)
Ketua DPRD Kota Bandung H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., dan Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Iwan Hermawan, S.E.Ak., menerima audiensi Forum Komunikasi Serikat Pekerja dan Buruh Kota Bandung, di Auditorium DPRD Kota Bandung, Kemarin ini. (Dani/Humpro DPRD Kota Bandung)

REALITA PUBLIK,- Ketua DPRD Kota Bandung H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., dan Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Iwan Hermawan, S.E.Ak., menerima audiensi Forum Komunikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Bandung, di Auditorium DPRD Kota Bandung, Kamis (15/9/2022).

Para pimpinan perwakilan serikat buruh yang hadir dari forum ini yakni KSPSI, SBSI ’92, FSP TSK SPSI, FSP LEM SPSI, SPN, GARTEKS KSBSI, GASPERMINDO, GOBSI, serta SPM. Ketua SBSI ’92, Hermawan mengapresiasi DPRD Kota Bandung yang dalam tempo singkat berkenan mengagendakan audiensi.

Forum serikat pekerja ini melayangkan tuntutan terkait penolakan kenaikan harga BBM, pencabutan UU Cipta Kerja alias Omnibus Law, hingga perjuangan menaikkan upah minimum kota (UMK) Kota Bandung tahun 2023 sebesar 27 persen.

Baca Juga: Di Luar Gedung Buruh Teriak Menolak Kenaikan Harga BBM, di Dalam Gedung Anggota DPR RI Bersenandung Lagu Ultah

Hermawan menjelaskan, serikat buruh sedang berjuang susah payah melawan dampak buruk dari pemberlakuan Omnibus Law. Masalah ini terus berlarut dan bertambah pelik.

Pengusaha mengobral PHK sepihak dan sewenang-wenang.

“Dampak keberingasan Omnibus Law ini sangat terasa. Perusahaan melakukan PHK, ditambah lagi tidak memenuhi hak pesangon pekerja, mereka kabur. Tentu ini sangat menyiksa karyawan dan buruh,” katanya.

Baca Juga: Tolak Kenaikan Harga BBM, Buruh Dikabarkan Bakal Demo Besar-Besaran 6 September

Hermawan menambahkan, dampak dari terbitnya UU Cipta Kerja ini juga membatasi kenaikan upah minimum. Belum juga perjuangan buruh menangkis Omnibus Law tuntas, mereka dihadapkan dengan keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM.

“Kalau pemerintah bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok sih tidak masalah. Tetapi sekarang dampak yang terjadi mengakibatkan ongkos transportasi naik, sembako naik,” katanya.

Halaman:

Editor: Cuya

Artikel Terkait

Terkini

Optimalkan BIAN, Puskesmas Neglasari Vaksin Door to Door

Kamis, 29 September 2022 | 20:09 WIB

Pinleg 2024, PAN Menargetkan Raih 12 Kursi di DPRD Jabar

Kamis, 22 September 2022 | 22:37 WIB

Sejumlah Reklame Ilegal di Kota Bandung Ditertibkan

Kamis, 22 September 2022 | 14:24 WIB
X