• Minggu, 2 Oktober 2022

Antisipasi Dampak Kenaikan Harga BBM, Komisi D Bahas Jaring Pengaman Sosial

- Senin, 19 September 2022 | 20:00 WIB
Komisi D DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja bersama Dinsosnangkis Kota Bandung, membahas terkait rencana penyaluran dana perlindungan sosial, dampak kenaikan harga BBM bagi warga tidak mampu, di Ruang Rapat Komisi D, kemarin ini.  (Tofan/Humpro DPRD Kota Bandung)
Komisi D DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja bersama Dinsosnangkis Kota Bandung, membahas terkait rencana penyaluran dana perlindungan sosial, dampak kenaikan harga BBM bagi warga tidak mampu, di Ruang Rapat Komisi D, kemarin ini. (Tofan/Humpro DPRD Kota Bandung)

 

REALITA PUBLIK, -- Komisi D DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja bersama Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis) Kota Bandung, membahas terkait rencana penyaluran dana perlindungan sosial, dampak kenaikan harga BBM bagi warga tidak mampu, di Ruang Rapat Komisi D, Rabu, (14/9/2022).

Rapat kerja dipimpin oleh Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, H. Aries Supriyatna, S.H., M.H., Sekretaris Komisi D, Drs. Heri Hermawan, serta dihadiri oleh para anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, yaitu, H. Erwin, S.E., Nunung Nurasiah, S.Pd., Yoel Yosaphat, S.T., drg. Susi Sulastri, H. Yusuf Supardi, S.IP., Hj. Salmiah Rambe, S.Pd.I., M.Sos, dan H. Andri Rusmana S.Pd.I.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, Aries Supriyatna meminta agar proses pendataan hingga penyaluran bantuan pemerintah dapat tepat sasaran dan sesuai peruntukannya.

Baca Juga: Tedy Rusmawan Dukung Pengembangan Sains Olahraga Kota Bandung

"Hadirnya bantuan ini kan sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM, jadi pendataan dan penyalurannya harus tepat by name by address. Jangan yang seharusnya mendapatkan, justru tidak dapat, dan sebaliknya, karena terjadi kesalahan pendataan di pemerintah Kota Bandung," ujarnya.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan pun mendorong Pemerintah Kota Bandung, khususnya petugas verifikasi dan validasi pendataan melakukan cek ulang secara berkala antara data dengan kondisi dari penerima bantuan.

"Petugas verifikasi dan validasi harus terus meng-update kondisi dari para penerima bantuan, termasuk yang ada di DTKS. Karena dari beberapa kejadian, ada penerima bantuan yang sudah tidak perlu lagi mendapatkan bantuan, baik itu karena meningkatnya kondisi ekonomi, atau yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Makanya harus terus diperbaharui datanya," ucapnya.

Baca Juga: DPRD Dukung Peningkatan Kinerja Setda Kota Bandung

Sementara anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, Erwin menilai, pemberian bantuan sosial pemerintah kerap menjadi persoalan antara masyarakat dengan aparat kewilayahan.

Halaman:

Editor: Cuya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Optimalkan BIAN, Puskesmas Neglasari Vaksin Door to Door

Kamis, 29 September 2022 | 20:09 WIB

Sejumlah Reklame Ilegal di Kota Bandung Ditertibkan

Kamis, 22 September 2022 | 14:24 WIB
X