Bahas RAPBD Perubahan 2022, Hasbullah Berharap Ada Penambahan Anggaran Bagi SKPD Mitra Kerja Komisi IV

BANDUNG, Realitapublik.com,-- DPRD Jawa Barat sudah mengasahkan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2022.

Tindaklanjut dari telah disahkannya KUA-PPAS T.A.2022, kini DPRD Jabar melalui Komisi bersama SKPD mitra komisi masing-masing tengah melakukan pembahasan Rancangan APBD Perubahan 2022.

Anggota Komisi IV DPRD Jabar H.M.Hasbullah Rahmad dari Fraksi PAN mengatakan dengan telah disahkannya KUA-PPAS maka dalam rapat kerja dengan mitra Komisi D sudah tergambarkan, besaran anggaran dan program mana SKPD mana saja yang masuk Indikator Kinerja Utama (IKU) dari SKPD yang layak mendapatan anggaran tambahan dari APBD Perubahan 2022 nantinya.

Baca Juga: Fraksi PAN DPRD Jabar Minta Gubernur Untuk Fokus Pemerataan Pembangunan Infrastrukur di Wilayah Perbatasan

“Kita di Komisi IV tentunya berharap seluruh SKPD mitra kerja Komisi IV mendapatkan alokasi penambahan dalam APBD Perubahan 2022. Namun, soal besarannya, kita paham keterbatasan sumber anggaran, untuk itu kita mendukung program yang benar-benar masuk dalam program IKU”, kata H.M Hasbullah saat ditemui di gedung DPRD Jabar, Rabu (21/9/2022).

Untuk di mitra kerja Komisi IV, kita mendorong agar Dinas Perbuhungan mendapatkan alokasi anggaran tambahan, yang peruntukannya untuk menambah fasilitas lalu-lintas, seperti rambu-rambu jalan, marka jalan, penerangan lampu jalan umum.

Penambahan Fasilitas Lalin ini sangat penting, mengingat akan memasuki hari raya Natal dan tahun Baru 2023. Dimana tentunya tingkat kepadatan arus lalu lintas dapat dipastikan meningkat.

Baca Juga: Atasi Inflasi Dampak Kenaikan BBM, DPRD Jabar Setujui Anggaran Bantalan Sosial Sebesar Rp103 Miliar

Dengan adanya penambahan Fasilitas Lalin, diharapkan bagi masyarakat yang bepergian untuk merayakan Hari Natal dan Tahun Baru 2023, nyaman dan aman dan juga dihaapkan angka kecelakaan lalin dapat ditekan, harap Hasbullah yang juga Ketua Fraksi PAN DPRD Jabar ini.

Selain itu, kita berharap agar ada penambahan bagi Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk perbaikan dan penangan infrastruktur Irigasi, ujarnya.

Hasbullah menambahkan, dari hasil peninjauan lapangan ke beberapa jaringan Irigasi dibawah kewenangan Dinas SDA Jabar, cukup banyak kita menemukan adanya jaringan Irigasi yang rusak dan jebol.

Baca Juga: Selesai 100 Persen, Fly Over Kopo Akan Diuji Coba Malam Ini

Kerusakan irigasi, apalagi sampai jebol tentunya sangat berdampak terhadap hasil pangan. Karena bisa merusak puluhan bahkan ratusan hektar sawah bisa gagal panen.

Ia mencontohkan, tadi para petani melakukan cocok tanam dalam setahun 3 kali,namun karena jaringan irigasi rusak hanya dapat dilakukan 1 kali dalam setahun (pola tadah hujan). Untuk itu, Komisi IV mendorong agar dalam APBD Perubahan 2022, Dinas SDA Jabar mendapatkan tambahan anggaran, harapnya.

Lebih lanjut, Politisi PAN Jabar ini mengatakan, bahwa selaku anggota Badan Anggaran, Fraksi PAN memberikan catatan terhadap beberapa BUMD, salah satu contohnya penyertaan modal untuk BUMD Jasa Sarana yang akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.60 Miliar.

Baca Juga: DPRD Jabar Masih Terus Mendorong Pemekaran Daerah di Jawa Barat

Anggaran sebesar Rp.60 Miliar tersebut diperuntukan untuk menyelesaikan pembangunan TEmpat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo di Kabupaten Bogor.

TPPAS Lulut Nambo ini nantinya menjadi tempat akhir pembuangan sampah dari Kota dan Kab Bogor, Kota Depok dan Kota Tangerang Selatan dengan kapasitas pengelohan sampah mencapai 1.500 ton / hari.