Aliansi Masyarakat atasnama AMPPIBI Geruduk Kanwil 4 Bank BNI Jawa Barat, Ternyata Ini Alasannya

REALITA PUBLIK,- Aliansi Masyarakat Pemerhati Pemerintah Bangsa Indonesia (AMPPIBI) menggelar unjuk rasa (Unras) di depan Kantor Wilayah 4 (Empat) Bank Negara Indonesia (BNI) di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (19/10/2022).

AMPPIBI merupakan gabungan dari tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Kota Bandung, antara lain LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat (PMPR) Indonesia, LSM Benteng Komando Rakyat Antikorupsi (Tengkorak) dan LSM Bersatu Membangun Indonesia (BUMI).

Unjuk rasa digelar oleh AMPPPIBI atas dugaan pihak Bank BNI Cabang Astanaanyar melakukan perjanjian kerjasama dengan PT RRP menggunakan dokumen fiktif atau tidak valid.

Atas perjanjian itu, BNI Astanaanyar telah mengucurkan dana kurang lebih sebesar Rp4 Miliar kepada PT. RRP, Perusahaan Pengembang Perumahan di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang diperuntukan hanya 12 Konsumen.

Baca Juga: Transfer Dana Lewat BI Fast, Lebih Praktis: Ada Promo Nol Rupiah dari bank bjb

Selain itu, AMPPIBI juga menduga Bank BNI tidak transparan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Pertanian. Salah satunya terjadi di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.

Para Petani di Kecamatan Kadungora, Garut mengamuk dengan tidak diberikannya layanan Pinjaman KUR Pertanian, dan Pihak Bank BNI menyatakan sudah ada penyaluran KUR Pertanian ke Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP LSM PMPR Indonesia, Anggi menyampaikan pihaknya melakukan aksi Unras di Kantor wilayah 4 Bank BNI Jawa Barat dan Kantor Regional 2 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat atas berbagai permasalahan yang terjadi di Bank BNI di wilayah Jawa Barat.

Baca Juga: Bank BNI Buka Lowongan Kerja di Jawa Barat, Berikut ini Syarat dan Kualifikasi yang Dibutuhkan

"Pada hari ini kita telah menyampaikan substansi permasalahan, yang pertama terkait adanya dugaan pemalsuan data perjanjian kerjasama, yang mana data tersebut, salah satu pendukung untuk pencarian pinjaman Rp4 Miliar," ungkap Anggi.

Dan pada dasarnya, kata Anggi, Bank itu adalah sebuah lembaga yang mana kredibilitasnya teruji, namun pada permasalahan ini, ada PT. RRP yang diloloskan dengan berkas bodong atau berkas tidak valid, "artinya disini ada kesepakatan/ pemufakatan jahat dalam hal ini," katanya.

Menurutnya, dari permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat ini perlu disoroti, karena sudah mengakar, dan menguntungkan sebagian pihak demi meraup keuntungan pribadi, kelompok maupun golongan.

"Kedua, terkait Dana PIP, yang mana adanya pengendapan dana, salah satunya terjadi pada tahun 2018 di wilayah Kabupaten Garut. Setelah itu di Kabupaten lainnya seperti di Ciamis, Cianjur, kemudian Sukabumi, Bogor dan beberapa Kabupaten/ Kota lainnya, itu datanya ada di kami," paparnya.

Baca Juga: Bank BNI Akan Salurkan Bantuan Modal Untuk Petani Hidroponik Buruan Sae DKPP Kota Bandung

Kemudian, lanjut Anggi, yang ketiga terkait Kartu Petani, yang mana Kartu Petani tersebut merupakan fasilitas pinjaman KUR untuk para petani.