• Senin, 28 November 2022

Catatan Daddy Rohanady: Realitas Program Rutilahu di Jawa Barat

- Minggu, 13 November 2022 | 17:14 WIB
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Daddy Rohanady
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Daddy Rohanady

REALITA PUBLIK,- Usulan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) ternyata masih sangat banyak. Hal itu kerap terungkap dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Ada yang disampaikan oleh kepala desa/kuwu dan tidak sedikit pula yang disampaikan langsung oleh anggota masyarakat.

Misalnya beberapa desa di Kabupaten Cirebon semisal Desa Tersana di Kecamatan Pabedilan, Desa Gunungsari di Kecamatan Waled, Desa Ciawigajah di Kecamatan Beber, Desa Warukawung di Kecamatan Depok, dan Desa Panunggul di Kecamatan Gegesik. Desa-desa-tersebut mengajukan minimal 30-50 bantuan perbaikan rutilahu kepada Pemprov Jabar. Itu berarti, masih banyak rutilahu di desa-desa di Kabupaten Cirebon yang membutuhkan perbaikan.

Perbaikan rutilahu sebenarnya tidak hanya diberikan oleh Pemprov Jabar. Program serupa juga diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Pusat. Jadi, sebenarnya program ini "dikeroyok banyak pihak". Itulah sebabnya, semestinya perbaikan rutilahu berjalan lebih cepat.

Baca Juga: Weni Berharap Calon Jamaah Haji Jabar tahun 2023 Berangkat dan Pulang dari BIJB Kertajati

Seandainya koordinasi dan sinergitas itu berjalan lancar, semestinya tidak ada lagi rutilahu. Dengan demikian, masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara. Mereka akan merasakan bahwa negara hadir dengan memenuhi kebutuhan papannya.

Memang, dibutuhkan dana untuk itu. Sayangnya, fiscal GAP yang menganga begitu dalam kerap menjadi masalah. Provinsi atau kabupaten/kota kerap tidak memiliki cukup anggaran untuk memenuhi semua kebutuhan perbaikan rutilahu yang diminta oleh masyarakat.

Oleh karena itulah, kebijakan yang diambil pun biasanya secara bertahap. Konsekuensinya, program perbaikan rutilahu berjalan setiap tahun. Artinya, masyarakat yang mengajukan pun harus menunggu giliran. Itu membutuhkan kesabaran dan "rasa legowo" manakala dia belum mendapat giliran perbaikan rumahnya.

Provinsi Jawa Barat, misalnya, pernah menjadikan program perbaikan rutilahu secara kontinyu. Target awalnya jumlahnya 100.000 rumah dalam lima tahun. Sayangnya, lagi-lagi karena fiscal GAP yang menganga, program tersebut sempat tersendat.

Baca Juga: Anggota DPRD Jabar Sambut Positif Rencana BIJB Kertajati Dijadikan Pemberangkatan Jamaah Umroh

Kalau dalam lima tahun harus diselesaikan 100.000, maka setiap tahun minimal harus diselesaikan perbaikan minimal 20.000. Konsekuensinya, APBD Provinsi jabar harus mengalokasikan sekitar Rp 350-400 miliar per tahun. Itu jika program tersebut dijalankan secara kontinyu. Alokasi tersebut juga jika bantuan yang diberikan nilainya sekitar Rp 17.500.000 -- Rp 20.000.000 per calon penerima manfaat (CPM).

Halaman:

Editor: Cuya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X