• Senin, 28 November 2022

Kesalahan Perumusan dan Analisis yang Tidak Tepat, Membuat Keberadaan Halte Bus di Kota Bandung Terbengkalai

- Selasa, 15 November 2022 | 12:41 WIB
Halte bus terbengkalai di Kota Bandung.(dok/dobrak.co)
Halte bus terbengkalai di Kota Bandung.(dok/dobrak.co)

REALITA PUBLIK,-  Akibat dari kesalahan perumusan dan tidak tepatnya analisa dalam menentukan program kebijakan publik dapat menjadi salah satu penyebab pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak efisien. Hal tersebut bisa dilihat dari sejumlah fasilitas umum di Kota Bandung yang terlantar dan bengkalai. Padahal fasilitas tersebut tentunya dibangun dengan anggaran milyaran rupiah.

Salah satu fasilitas umum atau sarana publik terbengkalai adalah halte bus yang bertebaran di beberapa lokasi di Kota Parisj van Java. Halte-halte bus dengan ragam desain dan bentuknya kini rusak dan terbengkalai. Jarang terlihat aktifitas turun naiknya penumpang bus sebagaimana mestinya.

Sebagai bukti, tengok saja halte bus TMB yang berbentuk kapsul dan berwarna coklat gelap serta berjeruji besi, warnanya bertambah kusam termakan usia dan tercampur debu jalanan. Sementara halte bus berbentuk kubus, kaca-kaca pecah dan lepas, lantai-lantai pecah, serta dinding kusam penuh coretan. Di beberapa lokasi, halte bus TMB ini pun dijadikan tempat berjualan atau bahkan penginapan tuna wisma.

Baca Juga: Rusak dan Terbengkalai, Pembangunan Halte Bus di Kota Bandung Dinilai Tanpa Kajian yang Komperhensif

Dengan banyaknya halte-halte bus yang terbengkalai ini, rencananya Pemerintah kota (Pemkot) Bandung akan segera membongkarnya. Alasannya, halte sudah berubah fungsi. Selain tempat tinggal para penyandang masalah kesejahteraan sosial, sebagai tempat penyimpanan sayur dan juga sebagai lapak menjual burung. Dan untuk membongkar halte-halte terbengkalai ini, Pemkot Bandung sudah menganggarkan dana lumayan besar.

Menanggapi banyaknya fasilitas publik di kota Bandung, salah satunya halte/shelter bus, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Sangga Buana (USB) YPKP Bandung, Tatang Sudrajat memberikan penjelasan kepada wartawan, Senin (14/11/2022).

Menurut Tatang, selain karena terjadinya kesalahan pada perencanaan dan perumusan program, pembangunan yang bukan berdasarkan pada hasil analisis dan kepentingan publik sesungguhnya, juga disebabkan desain perencanaan atau formulasi kebijakan tidak berdasarkan analisis komprehensif terhadap apa yang menjadi need atau kebutuhan masyarakat.

Baca Juga: Jembatan Cigereuh Kabupaten Bandung Rusak, Komisi IV DPRD Jabar Respon Rencana Perbaikan

"Bisa saja yang salah itu adalah pada saat perencanaan dan pada saat perumusan adanya program pembuatan shelter itu bukan berdasarkan analisis dan bukan berdasarkan formulasi kepentingan publik yang sesungguhnya," kata Tatang, yang menjabat Dosen FISIP USB YPKP dan Sekjen Forum Komunikasi Dekan FISIP PTS se Indonesia (FK-DKISIP).

Menurut Tatang, banyaknya fasilitas publik atau umum seperti halnya halte bus yang bertebaran di Kota Bandung memang sangat memprihatinkan.

Halaman:

Editor: Cuya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X