Syamsul Minta Pemerintah Kaji Ulang Tatakelola Pupuk Subsdidi dan Buat Standard Harga Gabah

CIREBON, Realitapublik,-- Jujur saya tidak setuju kalau pemerintah memberikan pupuk subsidi, yang seharusnya disubsidi itu harga Gabah padi hasil petanian, bukan pupuk.

Pernyataan ini disampaikan anggota DPRD Jawa Barat H.Syamsul Bachri, SH, MBA dari fraksi PDI Perjuangan, saat menggelar kegiatan Reses I Tahun siding 2021-2022 di Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon.

Setiap musim panen harga gabah padi mengalami penurunan, bahkan gabah yang dibeli oleh Bulog harganya jauh dibawa yang telah ditetapkan oleh pemerintah.  Disatu sisi, pada saat memasuki musim tanam, para petani selalu mengalami kesulitan untuk membeli pupuk bersubsidi. Bahkan, cukup sering pupuk subsidi hilang dipasaran.

Baca Juga: Komisi V DPRD Jabar Soroti Menurunnya Angka IPP Jawa Barat

Untuk itu, Syamsul meminta agar program pupuk subsidi harus ditinjau lebih lanjut karena tidak memberikan mamfaat langsung kepada masyarakat petani  secara utuh. Maka diganti aja subsidi untuk harga gabah.

Dalam menentukan Standard Harga Gabah padi, Politisi PDIP Jabar ini mencontohkan, harga standard gabah dibeli sekian per kilogram, dengan ketentuan standard kotoran 0,3 persen; kadar air 0,14 persen, dan aman disimpan di gudang selama lebih kurang 1 tahun.

Dengan standard harga yang dibuat tersebut, maka para petani sudah dapat membayangkan dan memperhitungkan berapa keuntungan yang akan didapatkan dari hasil jual gabahnya, ujar legislator Jabar dari daerah pemilihan Jabar XII ( Kab/kota Cirebon-Kab Indramayu)ini.

Baca Juga: Menggeliatkan Perekonomian Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19 Dari Sektor Kepariwisataan

Dalam kesempatan tersebut, Syamsul mengungkapkan bahwa, di Kabuapten Indramayu, lahan persawahan ada sekitar 120 ribu hektar, yang ditanam sekitar 100ribu hektar.

Pada tahun 2009 lalu, pupuk subsidi dari pusat sebanyak 83 ton untuk lahan 100ribu hektar, jadi per  10ribu hektar dapat sebanyak 8 ribu ton pupuk subsidi. Namun ditahun ini (2021) pupuk subsidi yang diberikan  pemerintah pusat cuman 40 ribu ton. Berarti kurang setengahnya dari tahun 2009 lalu. Melihat kondisi ini tentunya petani pasti kekurangan pupuk.

Syamsul Bachri didamping Bonani memberikan beras 5 kg kepada warga Kapetakan CIrebon (Reses I (2021-2022))

Untuk di Kabuapten Cirebon, ditahun 2021 ini, tanah sawahnya hamper 60-70ribu hektar, pemerintah pusat memberikan pupuk subsidi sebanyak 21 ribu ton.   Jadi per 10 ribu hektar  kurang lebih mendapatkan pupuk subsidi sekitar 3 ribu ton.

Baca Juga: Destinasi Wisata di Lembang KBB Terapkan Aplikasi Peduli Lindungi

Kalau 20 ribu hektar dibagi 40 kecamatan se Kab Cirebon , berarti 1 kecamatan hanya mendapatkan sebanyak 500 ton pupuk.  Hal ini tentunya, para petani di Kab Indramayu sama dengan di Kabupaten Cirebon, setiap musim tanam pasti mengalami kekurangan pupuk., jelasnya.

Syamsul yang pernah menjadi Ketua DPC PDIP Kab Indramayu ini meminta agar tata kelola pupuk harus betul-betul diperhatikan, jangan sampai kesannya meningkatkan hasil pertanian dengan cara intensifikasi, peningkatan  mutu dengan pakai berbagai jenis obat-obatan, supaya hasil pertanian meningkat.  Hal ini  yang saya tidak sependapat,ujarnya.